Kebijakan Anti Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan Kebijakan KYC Perusahaan, untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang yang berlaku terkait dengan kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Istilah "pencucian uang" digunakan untuk menggambarkan semua prosedur yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul kriminal dari dana dan dengan demikian membuat asal-usul dana tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Pasar Forex melibatkan risiko tinggi sehubungan dengan klien yang bersedia menggunakan layanan untuk tujuan ilegal, yang dapat dikaitkan dengan pencucian uang. Meskipun hal tersebut tidak merupakan kejahatan bagi Perusahaan jika kasus seperti itu terjadi tanpa sepengetahuan Perusahaan tentang aset ilegal, properti, transaksi, dan lain-lain, Perusahaan harus memastikan dan melakukan segala sesuatu dalam kompetensinya untuk menghindari transaksi/hubungan yang melibatkan unsur atau keterlibatan ilegal, kriminal, atau teroris. Oleh karena itu, Perusahaan dengan cermat dan sungguh-sungguh telah meninjau anti-pencucian uang (selanjutnya disebut sebagai "AML") serta praktik-praktik yang relevan dengannya dan telah mengembangkan Kebijakan AML internalnya untuk menghindari dan mencegah segala aktivitas pencucian uang, ilegal, atau kriminal. Melalui hal tersebut, Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan tidak terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Kebijakan Perusahaan - Perusahaan mengambil pengaturan keamanan dan telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mempromosikan standar etika dan profesional yang tinggi serta mencegah Perusahaan digunakan, secara sengaja atau tidak sengaja, oleh elemen kriminal.
Direktur, pejabat, dan staf Perusahaan harus setiap saat berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga standar etika, kesatuan, dan kebijaksanaan tertinggi dalam manajemen dan administrasi Perusahaan sehingga memastikan bahwa Perusahaan menciptakan dan mempertahankan reputasi positif.
Direktur, pejabat, dan staf harus setiap saat bertindak sedemikian rupa untuk menjaga reputasi Saint Vincent dan Grenadines sebagai pusat keuangan internasional utama dan untuk menghalangi penggunaan yurisdiksi untuk tujuan ilegal, kriminal, dan teroris.

2. UJI TUNTAS NASABAH

Langkah-langkah Uji Tuntas Nasabah yang efektif sangat penting untuk mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Uji Tuntas Nasabah berarti mengidentifikasi nasabah dan memverifikasi identitas asli mereka berdasarkan dokumen, data, atau informasi baik pada saat memulai hubungan bisnis dengan nasabah maupun secara berkelanjutan. Prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah memerlukan, pertama, pengumpulan data dan, kedua, upaya untuk memverifikasi data tersebut.

Perusahaan diwajibkan untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan guna mengidentifikasi setiap nasabah baru dan sifat yang dimaksud dari hubungan bisnis. Luas dan sifat informasi tergantung pada jenis pemohon (pribadi, perusahaan, dll.) dan ukuran akun yang diharapkan.

Dalam hal akun telah dibuka, tetapi masalah verifikasi muncul dan tidak dapat diselesaikan, Perusahaan dapat menutup akun dan mengembalikan uang ke sumber dari mana uang tersebut diterima. Sementara transfer saldo pembukaan dari akun atas nama nasabah di organisasi lain yang tunduk pada standar KYC yang sama akan dipertimbangkan, Perusahaan mengikuti prosedur KYC-nya sendiri. Perusahaan dapat mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajer akun sebelumnya mungkin telah meminta agar akun tersebut dihapus karena kekhawatiran tentang aktivitas yang meragukan.

Karena tidak ada satu bentuk identifikasi pun yang dapat sepenuhnya dijamin asli, atau mewakili identitas yang benar, proses identifikasi harus bersifat kumulatif, dan tidak ada satu dokumen atau sumber data pun yang boleh digunakan untuk memverifikasi nama dan alamat tetap secara bersamaan. Perusahaan akan mengambil semua tindakan untuk menetapkan identitas kliennya.

Uji Tuntas

Sebagai bagian dari kewajibannya untuk melakukan uji tuntas dalam identifikasi nasabah, Perusahaan harus memastikan bahwa informasi identitas yang dimilikinya untuk nasabahnya tetap diperbarui sepenuhnya dengan semua identifikasi dan informasi yang diperlukan selama hubungan bisnis. Perusahaan meninjau dan memantau secara berkala validitas dan kecukupan informasi identifikasi nasabah yang dimilikinya. Perusahaan telah menentukan informasi identifikasi dan dokumen konfirmasi untuk nasabah Perorangan dan Perusahaan.

Nasabah Perorangan

Identitas akan ditetapkan untuk kepuasan Perusahaan dengan mengacu pada dokumen identitas resmi atau bukti lain yang mungkin sesuai dalam keadaan tersebut. Informasi tentang identitas akan mencakup, tanpa batasan: nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal lengkap.

Nama harus diverifikasi dengan referensi yang diperoleh dari sumber terpercaya yang memuat foto, seperti:

Paspor penuh yang masih berlaku saat ini
Kartu identitas berfoto yang dikeluarkan pemerintah

Dokumen identifikasi harus berlaku pada saat pembukaan akun.

Selain verifikasi nama nasabah, alamat tetap saat ini harus diverifikasi dengan memperoleh salah satu dokumen berikut dalam bentuk dokumen yang disertifikasi:

Salinan tagihan utilitas terkini (tidak lebih dari 3 bulan)
Laporan bank
Tagihan otoritas pajak setempat
Laporan bulanan kartu kredit

Nasabah Perusahaan

Apabila perusahaan pemohon terdaftar di bursa efek yang diakui atau disetujui atau terdapat bukti independen yang menunjukkan bahwa pemohon adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki atau anak perusahaan di bawah kendali perusahaan tersebut, maka biasanya tidak diperlukan langkah lebih lanjut untuk memverifikasi identitas di luar pemeriksaan komersial biasa dan uji tuntas.

Akun untuk Nasabah Perusahaan:

Pencarian perusahaan dan penyelidikan komersial lainnya untuk memastikan bahwa pemohon belum atau tidak sedang dalam proses pembubaran, penghapusan, likuidasi, atau penghentian.
Jika terjadi perubahan struktur perusahaan atau kepemilikan setelah pembukaan akun dengan perusahaan, pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan.
Verifikasi identitas harus bertujuan untuk mengidentifikasi:
perusahaan,
para direktur,
semua orang yang diberi wewenang untuk mengoperasikan akun,
dalam hal perusahaan swasta - pemegang saham manfaat utama,
profil bisnis perusahaan dalam hal sifat dan skala kegiatan.

Apabila pemohon adalah perusahaan tidak tercatat, maka akan tunduk pada prosedur yang bertujuan untuk mengidentifikasinya, memastikan keberadaannya, status baik, dan wewenang orang-orang yang bertindak atas namanya. Dokumentasi yang diperlukan untuk tujuan tersebut dapat berubah tergantung pada yurisdiksi tertentu dan biasanya mencakup:

Sertifikat pendirian/sertifikat perdagangan atau yang setara, yang membuktikan bahwa perusahaan memang didirikan di yurisdiksi tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sertifikat Incumbency atau dokumen setara, yang mencantumkan direktur perusahaan saat ini;
Anggaran Dasar, Memorandum dan Articles of Association atau dokumen setara yang mengonfirmasi wewenang masing-masing pejabat perusahaan untuk mengikat perusahaan secara hukum dan cara pelaksanaannya;
Kutipan dari Daftar Perusahaan negara pendirian juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi informasi tersebut, jika informasi tersebut disediakan dalam kutipan.

Dokumen tambahan yang diperlukan:

Jika diperlukan, pencarian berkas di Daftar Perusahaan
Identitas individu yang terkait dengan perusahaan

Selain informasi identifikasi, perlu untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang mencakup hal-hal berikut:

Sumber kekayaan (aktivitas yang menghasilkan kekayaan bersih)
Sumber dana yang akan diinvestasikan
Referensi atau dokumentasi lainnya (informasi reputasi jika tersedia)
Pemeriksaan latar belakang independen melalui sistem penyaringan

Tanpa mengurangi ketentuan di atas dan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, jika sewaktu-waktu selama hubungan bisnis ternyata Perusahaan tidak memiliki bukti (data) dan informasi yang cukup atau dapat diandalkan mengenai identitas dan profil keuangan nasabah yang ada, Perusahaan akan segera mengambil semua tindakan yang diperlukan menggunakan prosedur dan langkah identifikasi untuk melakukan uji tuntas, guna mengumpulkan data dan informasi yang hilang secepat mungkin dan untuk menentukan identitas serta membuat profil keuangan yang komprehensif dari nasabah.

Selanjutnya, Perusahaan memantau kecukupan informasi yang dimiliki serta identitas dan gambaran ekonomi nasabahnya ketika dan di mana salah satu peristiwa berikut terjadi: pelaksanaan transaksi mencurigakan yang tampak tidak biasa dan/atau signifikan dibandingkan dengan jenis perdagangan biasa dan profil ekonomi nasabah.

Perubahan signifikan dalam situasi dan status hukum nasabah seperti:

Perubahan nama perusahaan dan/atau nama dagang;
Perubahan pemegang saham terdaftar dan/atau penerima manfaat aktual;
Perubahan direktur/sekretaris;
Perubahan kantor terdaftar;
Perubahan wali amanat;
Perubahan mitra dagang utama dan/atau bisnis baru yang signifikan;
Perubahan signifikan dalam aturan operasional akun nasabah, seperti:
Perubahan orang yang berwenang menangani akunnya;
Permintaan pembukaan akun baru untuk menyediakan layanan investasi baru dan/atau instrumen keuangan.

Apabila nasabah menolak atau gagal memberikan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk identifikasi dan pembuatan profil keuangan kepada Perusahaan, sebelum menjalin hubungan bisnis, atau selama pelaksanaan transaksi individu tanpa alasan yang memadai, Perusahaan tidak akan melanjutkan hubungan kontraktual atau tidak akan melaksanakan transaksi tersebut. Jika selama hubungan bisnis nasabah menolak atau gagal menyerahkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan dalam waktu yang wajar, Perusahaan berhak untuk mengakhiri hubungan bisnis dan menutup akun nasabah.

3. PROSEDUR TERKAIT RISIKO PENCUCIAN UANG YANG TINGGI

Jika suatu transaksi dianggap menimbulkan risiko pencucian uang di atas ambang batas minimum yang ditetapkan, atau melibatkan dana yang berasal dari sumber berisiko tinggi (seperti ekonomi bayangan, entitas yang dikenai sanksi, aset curian, penipuan, dll.), broker berhak untuk:

Menangguhkan transaksi tanpa batas waktu atau membekukan dana pengguna sambil menunggu penyelidikan penuh.
Meminta foto atau video dokumen identitas yang mengonfirmasi identitas pengguna.
Meminta tangkapan layar atau video dari dompet cryptocurrency pribadi pengguna.
Mengembalikan aset digital hanya ke kredensial dompet asal atau, setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh dan verifikasi pengguna, ke kredensial terverifikasi alternatif.
Meminta dokumen dan materi tambahan yang relevan dengan penyelidikan.
Menolak memproses penarikan ke akun pihak ketiga tanpa memberikan justifikasi.
Berkomunikasi secara eksklusif melalui alamat email yang ditentukan oleh pengguna di akun mereka. Jika permintaan tersebut dibuat oleh broker, dana pengguna akan tetap dibekukan sampai semua informasi yang diperlukan diberikan, verifikasi identitas selesai, dan pemeriksaan keamanan diselesaikan.
Menahan dana yang dibekukan jika permintaan resmi diterima dari otoritas penegak hukum, sampai masalah tersebut diselesaikan sepenuhnya oleh otoritas yang berwenang.
Mempertahankan pembekuan aset jika penyelidikan mengonfirmasi bahwa dana tersebut tunduk pada sanksi, sampai sanksi tersebut secara resmi dicabut.

4. PERSONIL

Petugas Kepatuhan AML

Perusahaan akan menunjuk seorang Petugas Kepatuhan yang berkualifikasi yang akan bertanggung jawab penuh atas program Anti-Pencucian Uang Perusahaan dan melaporkan kepada Dewan Direksi Perusahaan tentang setiap pelanggaran kebijakan dan prosedur AML internal serta peraturan dan standar praktik yang baik.

Tanggung jawab Petugas Kepatuhan AML meliputi:

Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap persyaratan Peraturan;
Menetapkan dan memelihara program AML internal;
Melatih karyawan untuk mengenali transaksi mencurigakan;
Menerima dan menyelidiki laporan aktivitas dan transaksi mencurigakan internal dari staf;
Memastikan bahwa catatan AML yang tepat disimpan;
Memperoleh dan memperbarui temuan internasional mengenai negara-negara dengan sistem, undang-undang, atau tindakan AML yang tidak memadai.

Karyawan

Semua karyawan, manajer, dan direktur Perusahaan harus mengetahui kebijakan ini. Karyawan, manajer, dan direktur yang terlibat dalam tugas terkait AML harus menjalani pemeriksaan yang sesuai. Ini termasuk pemeriksaan kriminal yang dilakukan pada saat perekrutan dan pemantauan selama masa kerja. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini atau program AML harus dilaporkan secara rahasia kepada Petugas Kepatuhan AML, kecuali jika pelanggaran tersebut melibatkan Petugas Kepatuhan AML, dalam hal ini karyawan harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Kepala Eksekutif.

Karyawan yang bekerja di area yang rentan terhadap skema pencucian uang atau pendanaan terorisme harus dilatih tentang cara mematuhi kebijakan ini atau program AML. Ini termasuk mengetahui cara waspada terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta apa yang harus dilakukan setelah risiko tersebut teridentifikasi.

TAMBAHAN PADA KEBIJAKAN ANTI-PENCUCIAN UANG (AML) UNTUK OPERASI CRYPTOCURRENCY

1. Prinsip Umum AML:

Semua transaksi cryptocurrency dilakukan sesuai dengan standar FATF internasional (Financial Action Task Force) dan undang-undang serta peraturan lokal yang berlaku.
Perusahaan berkomitmen untuk mencegah penggunaan transaksi cryptocurrency untuk tujuan terlarang, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, dan penghindaran sanksi.

2. Pemantauan Transaksi:

Semua setoran masuk dipantau 24/7 untuk pola aktivitas mencurigakan.
Peringatan otomatis dipicu ketika transaksi terkait dengan entitas yang terkena sanksi (misalnya, OFAC, Sanksi Uni Eropa), pasar gelap, atau dompet yang dikompromikan.

3. Tingkat Risiko dan Tindakan:

Hijau (Skor Risiko 0 – 0,5):

Dana dikreditkan secara otomatis. - Klien diizinkan untuk melakukan operasi standar.

Kuning (Skor Risiko 0,5 – 0,8):

Dana dapat ditahan hingga 7 hari. - Terlepas dari apakah penahanan diterapkan, proses uji tuntas yang ditingkatkan dimulai, yang dapat mencakup permintaan dokumentasi yang memverifikasi sumber dana dan analisis transaksi on-chain. - Mitra mengakui dan setuju untuk membantu memperoleh informasi tambahan klien atas permintaan Perusahaan.

Merah (Skor Risiko 0,8 – 1):

Dana dibekukan, dan transaksi dinaikkan ke Departemen Kepatuhan dan otoritas regulasi terkait. - Akun klien dapat ditangguhkan hingga investigasi selesai.

4. Sanksi atas Ketidakpatuhan:

Klien yang terlibat dalam aktivitas mencurigakan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam.
Mitra yang berulang kali merujuk klien dengan skor risiko tinggi akan didiskualifikasi dari menerima imbalan dan dapat mengakhiri kerja sama dengan Perusahaan.

PEDOMAN BAGI MITRA YANG MERUJUK KLIEN YANG MENDANAI AKUN DENGAN MATA UANG KRIPTO

1. Tanggung Jawab Mitra:

Penyaringan Awal Klien:

Mitra bertanggung jawab untuk memverifikasi secara independen bahwa klien tidak tercantum dalam daftar sanksi dan bukan penduduk yurisdiksi berisiko tinggi (sebagaimana diklasifikasikan oleh FATF). - Mitra harus memastikan klien menyelesaikan verifikasi KYC sebelum melakukan setoran pertama.

Pengungkapan Kebijakan AML:

Mitra diwajibkan untuk memberikan akses kepada klien terhadap kebijakan AML Perusahaan dan memberi tahu mereka tentang konsekuensi ketidakpatuhan.

2. Tindakan dalam Kasus Dana Dibekukan:

Jika dana klien dibekukan karena tingkat risiko kuning atau merah:

Mitra harus membantu klien dalam mengirimkan dokumentasi yang diperlukan (misalnya, bukti dana, konfirmasi legitimasi). - Dilarang keras memberikan tekanan pada tim kepatuhan atau mengungkapkan rincian audit kepada pihak ketiga.

3. Aktivitas yang Dilarang:

Dilarang merujuk klien yang:

Menggunakan dompet yang terhubung ke pasar darknet, skema phishing, atau ransomware. - Menggunakan layanan pencampuran (misalnya, Blender, Tornado Cash) atau alat anonimisasi untuk mengaburkan transaksi.

Memalsukan informasi klien atau dokumen KYC sangat dilarang.

4. Konsekuensi Pelanggaran:

Pelanggaran Pertama: Denda hingga 20% dari komisi mitra.
Pelanggaran Berulang: Pemutusan perjanjian dan penyerahan kasus ke otoritas regulasi yang berwenang.

Kesimpulan: Mitra berbagi tanggung jawab bersama untuk kepatuhan terhadap kebijakan AML Perusahaan. Pedoman ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan menjaga reputasi Perusahaan. Semua perubahan dan pembaruan kebijakan akan dipublikasikan di situs web resmi Perusahaan, dan mitra bertanggung jawab untuk tetap mengetahui setiap modifikasi atau penambahan pada dokumentasi.